PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Menurutnya, jika subsidi BBM membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bukan berarti malah tanggungan tersebut dibebankan kepada rakyat.

"Inilah tugas pemerintah, bagaimana beban rakyat itu kita tanggung dengan cara berpikir mencari solusi. Solusinya bukan seolah-olah negara ini perusahaan terus dibebankan ke konsumen," katanya, Senin (6/9/2022).

Oleh karena itu, dia meminta agar kenaikan BBM ditinjau ulang karena berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Sebab, kata dia, kenaikan harga BBM berkelindan dengan naiknya harga di lini lainnya seperti bahan pokok dan biaya transportasi.

"Kemudian ada yang bilang ada BLT dari pemerintah, ini juga berapa besar bantuan pemerintah? apakah sebanding dengan jumlah masyarakat yang menderita karena kenaikan BBM?" ujarnya.

Dengan begitu, lanjut politikus Partai Gerindra ini, BLT bukan solusi tepat menyiasati kenaikan BBM.

"Intinya semua kalangan di Indonesia merasakan. Jadi apakah BLT yang disediakan pemerintah ke masyarakat bisa menyasar seluruh pihak yang terdampak terkait BBM atau tidak," katanya.(hrc)