Bengkalis, Mimbarnegeri.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bengkalis menerima kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis dalam rangka memperkuat literasi statistik bagi insan pers, Selasa (18/11/2025).

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan pemahaman wartawan terhadap data resmi, terutama dalam penyajian berita yang akurat dan berbasis fakta.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi sarana BPS memperkenalkan kembali peran strategis mereka sebagai lembaga penyedia data resmi yang objektif dan dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat individu, daerah, hingga pemerintah pusat.

Salah satu agenda penting yang dipaparkan adalah rencana Sensus Ekonomi 2026, program nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun untuk memotret kondisi perekonomian secara menyeluruh.

Kepala BPS Bengkalis, Sudiro, menyampaikan bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kualitas dan akurasi data menjadi tuntutan utama. Oleh karena itu, BPS terus meningkatkan metodologi dan memperluas literasi statistik agar masyarakat dan wartawan memahami pentingnya data dalam pembangunan.

Dalam penjelasannya, Sudiro memaparkan secara rinci mengenai inflasi, salah satu indikator yang sering menjadi sorotan publik. 

Ia menerangkan bahwa BPS memotret inflasi melalui survei harga konsumen yang dilakukan di pasar tradisional dan modern untuk mencatat kenaikan harga barang dan jasa secara bulanan, tahunan, dan tahun kalender.

“Tugas BPS adalah memotret kondisi riil di lapangan, bukan memproyeksikan inflasi. Kami merekam fakta harga yang terjadi,” ujar Sudiro.

Ia juga menyinggung sejarah Indonesia yang pernah mengalami gejolak inflasi hingga berdampak politik besar.

“Dua Presiden RI pernah jatuh akibat inflasi. Sukarno karena proyek pembangunan masif yang tak dibarengi stabilitas ekonomi dan Suharto akibat krisis moneter 1998,” jelasnya.

Sudiro menambahkan bahwa kondisi global juga memberi pengaruh kuat terhadap inflasi dalam negeri. Konflik Rusia–Ukraina yang berkepanjangan berdampak pada rantai pasok pangan dan energi, sebagaimana pernah disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Dampaknya bahkan dirasakan hingga level kabupaten/kota, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan, ketika harga pangan cenderung naik.

Ia menegaskan bahwa meskipun BPS menyediakan data, lembaga tersebut tidak termasuk dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Pengendalian inflasi adalah tugas pemerintah daerah. BPS hanya memberi gambaran data riil. Untuk harga-harga seperti emas, itu sepenuhnya dipengaruhi pasar global,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWI Bengkalis Adi Putra mengapresiasi kunjungan BPS Bengkalis. Ia menilai kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman wartawan terkait statistik, terutama dalam peliputan isu ekonomi.

“Banyak masyarakat belum memahami apa itu inflasi, mengapa harus dikendalikan, dan bagaimana dampaknya terhadap harga kebutuhan pokok. Peran media sangat besar untuk menerjemahkan data BPS menjadi informasi yang mudah dipahami publik,” kata Adi Putra.

Menurutnya, wartawan membutuhkan literasi statistik agar mampu menjadi jurnalis data, yaitu jurnalis yang memahami cara membaca, mengolah, dan menyajikan informasi berdasarkan data resmi.

Ia berharap kolaborasi PWI dan BPS terus berlanjut, sehingga media mampu menyajikan berita yang informatif, edukatif, dan akurat.

“Dengan kerjasama ini, data BPS dapat disampaikan lebih tepat kepada masyarakat, baik berupa hasil survei maupun indikator lain yang berguna untuk memahami kondisi ekonomi daerah,” ujarnya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan diskusi interaktif dan komitmen bersama untuk memperkuat kualitas pemberitaan berbasis data di Kabupaten Bengkalis. (red)