Jakarta , mimbarnegeri.com—  warga dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau, bergerak menuju Istana Negara Jakarta untuk menuntut keadilan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, PrabowoSubianto (RI 1). Mereka menyampaikan penolakan keras terhadap kebijakan relokasi mandiri yang digulirkan pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Keputusan berani ini diambil karena warga merasa diabaikan oleh pemerintah daerah dan pusat. Harapan mereka kini hanya satu: Presiden mendengar dan melindungi mereka sebagai rakyat Indonesia yang telah lama hidup dan menggantungkan hidup di kawasan yang kini disebut sebagai hutan konservasi.

"Kami datang ke Jakarta untuk bertemu Presiden Prabowo, satu-satunya tempat kami bisa berharap saat ini. Hidup kami sedang di ujung tanduk. Kami bukan perambah, kami rakyat yang butuh perlindungan,” kata Pardi, salah seorang warga peserta aksi.

Relokasi Sepihak Ancam Puluhan Ribu Jiwa

Krisis berawal dari kebijakan Satgas PKH yang pada 10 Juni 2025 lalu memasang plang penguasaan kembali di lahan TNTN seluas 83 ribu hektare, yang 60 ribu hektarenya kini dikelola masyarakat menjadi kebun kelapa sawit.

Satgas menetapkan relokasi mandiri warga dilakukan pada 22 Agustus 2025, disusul dengan proses reforestasi kawasan. Namun bagi warga, langkah itu adalah ancaman nyata terhadap kehidupan, pendidikan anak, hingga sumber penghidupan.

"Kami dicap perambah dan dijadikan kambing hitam atas kerusakan hutan, padahal kami yang bertahan di sana sejak kawasan itu ditinggalkan HPH dan perusahaan kayu. Lalu sekarang kami yang diusir?” tegas Aziz Manurung, perwakilan masyarakat TNTN.

Masyarakat Mendesak Negara Berpihak

Dalam perjuangan panjang, warga TNTN telah melakukan berbagai damai. Pada 18 Juni 2025, mereka berunjuk rasa ke Kantor Gubernur Riau dan diterima langsung oleh Gubernur Abdul Wahid yang menjanjikan penyelesaian melalui pemerintah pusat. Namun, janji itu tak kunjung ditepati.

Warga juga telah menyampaikan aspirasi ke DPR RI pada 2 Juli 2025, bertemu dengan Ketua BAM RI Achmad Hermawan dan Adian Napitupulu. Dalam pertemuan itu, warga meminta perlindungan atas hak hidup dan hak bertani mereka. Namun hingga hari ini, belum ada jaminan nyata atas nasib mereka.

"Kalau pemerintah ingin reforestasi, lakukanlah di areal kosong, bukan di atas tanah yang sudah kami kelola belasan tahun. Kami siap bantu tanam pohon, tapi jangan usir kami!” ujar Aziz lagi.

Presiden Jadi Harapan Terakhir

Rasa keadilan masyarakat TNTN telah terkoyak. Mereka merasa hanya dijadikan objek penertiban tanpa solusi. Bahkan, anak-anak tidak bisa sekolah, listrik terancam diputus, dan buah sawit tak diterima pabrik lagi.

Kini, satu-satunya harapan mereka adalah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami rakyat biasa, tapi kami juga punya hak hidup. Kami hanya ingin didengar oleh Presiden. Kami datang untuk meminta keadilan. Kami tidak menolak negara, tapi jangan perlakukan kami seperti musuh,” ucap Pardi penuh harap.

Warga berharap, kehadiran mereka di depan Istana Negara bukan hanya menjadi simbol protes, tapi menjadi panggilan hati nurani pemimpin tertinggi negeri ini untuk melindungi rakyatnya.*salman