Riau, Mimbarnegeri.com –|| Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan publik. Meskipun pemerintah dan PT Pertamina (Persero) telah menegaskan pentingnya distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik penyimpangan masih terus terjadi.

Salah satu kasus menonjol terjadi di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Riau. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa solar bersubsidi banyak disalurkan kepada para pelansir, yang kemudian menimbunnya dan menyalurkannya kembali kepada industri-industri yang sebenarnya tidak berhak menerima BBM bersubsidi.

Di antara SPBU yang disorot adalah yang berada di wilayah Pangkalan Kerinci. Di lokasi tersebut, aktivitas penumpukan solar subsidi diduga terjadi secara rutin, memanfaatkan selisih harga antara BBM subsidi dan BBM industri yang cukup tinggi. Praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat subsidi.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, sebelumnya telah berulang kali mengingatkan bahwa penyaluran BBM subsidi, baik solar maupun Pertalite, harus dilakukan secara tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa harga BBM subsidi melibatkan dana negara melalui skema subsidi dan kompensasi, yang tujuannya adalah menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan keadilan.

Namun demikian, lemahnya pengawasan dan tidak adanya penindakan tegas menimbulkan tanda tanya besar. "Mengapa praktik ini bisa berlangsung lama tanpa tindakan? Apa yang terjadi dengan sistem pengawasan distribusi BBM subsidi kita?" ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai penindakan terhadap penyimpangan distribusi BBM subsidi di SPBU yang disebutkan. Masyarakat berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menghentikan praktik merugikan ini.*salman