JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian didesak untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto. Desakan itu disampaikan Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Mahasiswa Peduli Riau (GMPR) Muhammad Iqbal Sanusi dalam aksi damai di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Kamis (27/6/2024).

M Iqbal Sanusi mengatakan, aksi mereka ini didasari oleh beberapa kekecewaan terhadap kepemimpinan Pj Gubernur SF Hariyanto. Kekecewaan itu dituangkan dalam surat tuntutan aksi dan disampaikan langsung M Iqbal Sanusi yang antara lain, yakni;

1. Hegemoni kekuasaan:
Pj Gubernur dinilai menunjukkan hegemoni kekuasaan dengan memasang baliho bernuansa politis dan melakukan mutasi pejabat yang berorientasi pada kepentingan pribadi. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu netralitas Pj. Gubernur dalam Pilkada 2024 mendatang.

2. Kinerja yang tidak signifikan:
GMPR menilai 100 hari kepemimpinan Pj Gubernur tidak menunjukkan hasil yang signifikan dan hanya bersifat pencitraan. Contohnya, program Riau Bebas Stunting yang dicanangkan Pj Gubernur belum menunjukkan hasil yang jelas.

3. Pj Gubernur diindikasikan memecah belah umat dengan melakukan pergantian pengurus Masjid Raya Agung An-Nur Riau sebelum masa kepengurusan berakhir. Tindakan ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antarumat beragama.

4. Kasus proyek bermasalah:
Pj Gubernur diduga terlibat dalam kasus proyek bermasalah saat menjabat Kadis PU di masa Gubernur Rusli Zainal. Kasus ini masih mengendap dan belum ada kejelasan penyelesaiannya.

5. Gaya hidup hedonisme:
Istri dan anak Pj Gubernur dinilai menunjukkan gaya hidup hedonisme yang tidak sesuai dengan etika kepemimpinan.

Hal ini dikhawatirkan akan merusak citra pemerintah daerah dan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

”Oleh sebab itu, kami meminta Mendagri untuk evaluasi menyeluruh kinerja Pj Gubernur SF Hariyanto. Evaluasi ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa Pj Gubernur menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan etika kepemimpinan,” kata M Iqbal Sanusi.
 
Selain tuntutan di atas, GMPR juga menyampaikan beberapa poin harapan untuk Pj Gubernur Riau selanjutnya, di antaranya:
•    Pemimpin yang netral dan tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu.
•    Pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk pembangunan Riau.
•  Pemimpin yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di Riau, seperti kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur yang belum memadai.
•    Pemimpin yang bermoral dan berintegritas tinggi.
Apakah Pj. Gubernur SF Hariyanto layak untuk terus memimpin? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Riau. Masyarakat berharap mendapatkan pemimpin yang mampu membawa Riau ke arah yang lebih baik.

”Masyarakat Riau berharap Kemendagri dapat mendengarkan aspirasi GMPR dan segera mengambil langkah untuk mengevaluasi kinerja Pj Gubri SF Hariyanto,” pungkasnya. *

sumber :MediumPos.com