PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar akan mencoba meyakinkan anggota DPRD Riau terkait rencana pinjaman dana untuk pembangunan infrastruktur di Riau pada tahun 2020.

Gubri akan meyakinkan dengan kajian yang tengah diproses di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau. Dengan kajian itu nanti DPRD bisa melakukan studi banding ke provinsi yang sudah melakukan pinjaman.

"(Penolakan) Ini mungkin kajian belum ada. Nanti setelah ada kajian kita ekspos depan DPRD, kemudian DPRD nanti bisa studi banding ke beberapa provinsi yang sama," katanya kepada wartawan, Rabu (6/11/2019).

Dengan begitu, Gubri berharap adanya kesamaan persepsi antara Pemprov Riau dan DPRD Riau terkait rencana pinjaman uang Rp4,4 triliun itu.

"Kami harap ada kesamaan persepsi. Karena ini kan untuk kebaikan Riau juga, karena untuk percepatan pembangunan itu uang tidak ada," ujarnya.

Lebih lanjut Syamsuar menyampaikan, percepatan pembangunan infrastruktur itu untuk konektivitas antara jalan provinsi dengan jalan nasional dan jalan tol.

"Sekarang jalan tol sedang dibangun, dan jalan nasional yang ada di Riau juga sedang diperbaiki. Kalau jalan nasional bagus, tapi jalan provinsi tak bagus berarti tidak ada konektivitas," paparnya.

"Contoh, misalnya kita membangun pariwisata Bono, Pelalawan, tapi jalan menuju Bono masih tanah. Kalau kita membangun jalan itu dengan APBD lima tahun tidak akan selesai," sambungnya.

Syamsuar menambah, konektivitas jalan tersebut juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yang dampaknya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Sesuai dengan arahan pak Jokowi harus ada konektivitas, dan ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baik pariwisata, pertanian, perkebunan dan lainnya. Jadi diarahkan ke situ," tukasnya.(clc)