Jum'at, 18 Oktober 2019
Follow:
 
Pekanbaru
Sempat Gagal Lelang, PUPR Gesa Kelanjutan Pembangunan Masjid Raya Riau

Pekanbaru - - Rabu, 09/10/2019 - 17:58:05 WIB

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali mengalokasikan anggaran untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau, yang terletak di jalan Palas, Pekanbaru sebesar Rp39 miliar di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2019.

"Iya tahun ini kita sudah alokasikan anggaran untuk pembangunan lanjutan Masjid Raya Provinsi Riau sebesar Rp39 miliar dari pagu Rp44,7 miliar," kata Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas PUPR Riau, Zulkifli Rachman kepada wartawan, Rabu (9/10/2019).

Dia mengatakan, kegiatan tersebut sempat dua kali gagal lelang karena rekanan tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Namun lelang ketiga kalinya baru diumumkan pemenangnya PT Tri Jaya Permai.

"Saat ini pekerjaan pembangunan lanjutan Masjid Raya Riau sudah berjalan. Kita optimis dengan sisa waktu yang ada bisa selesai sesuai kontrak Rp39 miliar, karena perhitungan konsultan dan kontraktor mereka sudah menyanggupi," terangnya.

Namun Zulkifli menerangkan, anggaran Rp39 tersebut tidak bisa menuntaskan semua bangunan Masjid Raya Riau. Karena dari perencanaan awal tahun 2017 pembangunan masjid menelan anggaran Rp104 miliar.

"Kan perencanaan awal pagunya Rp104 miliar. Tahun 2017 dianggarkan Rp7 miliar tapi hanya terealisasi sekitar Rp2 miliar. Kemudian tahun 2018 dialokasikan Rp50 miliar yang teralisasi hanya Rp40 miliar lebih atau sisanya hanya lebih kurang Rp10 miliar. Artinya kalau ditotal anggaran yang dialokasikan belum mencapai pagu awal," paparnya.

Ditanya berapa dengan anggaran yang dialokasikan secara bertahap tersebut berapa persen fisik yang diselesaikan.

"Kalau itu harus ada perhitungannya. Namun kalau perkiraan kita dengan anggaran itu progres fisik bisa mencapai 85 persen," ungkapnya.

Apakah untuk penyelesaian bangunan Masjid Raya Provinsi Riau itu akan dialokasikan di APBD murni 2020.

"Itu bukan kapasitas kami yang menjawab, kami di PUPR hanya sebagai pelaksana. Tapi yang berhak menjawab Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," tukasnya.(clc)

Komentar Anda :
 
HOME | REGIONAL | POLITIK | EKONOMI | PERISTIWA | AGROBISNIS | BUDAYA | PENDIDIKAN | PARLEMEN | INDEKS
Redaksi | Info Iklan | Disclaimer
Copyright 2012-2019 PT. MIMBAR ANUGERAH NEGERI PERS, All Rights Reserved