Sabtu, 17 08 2019
Follow:
 
Meranti
Dugaan Korupsi Retribusi Kempang, Kejari Geledah dan Segel Kantor Dishub Kepulauan Meranti

Meranti - - Sabtu, 20/07/2019 - 07:35:48 WIB

SELATPANJANG - Dugaan korupsi yang dilakukan oleh dua orang oknum pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kepulauan Meranti terus ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti.

Tim Kejari melakukan penggeledahan di kantor Dishub di area perkantoran Bupati Jalan Dorak Selatpanjang, Jumat (19/7/2019) sekira pukul 14.15 WIB.

Meski sudah melayangkan surat dua kali kepada Dishub Kepulauan Meranti, namun hingga kini Kejaksaan Negeri belum menerima balasan.

"Kita sudah mengirim surat permintaan agar pihak Dishub menyiapkan arsip tahun 2012 hingga 2015," kata Kasi Pidsus Kejari Kepulauan Meranti Robby Prasetya.

"Sepertinya pihak Dishub kurang kooperatif dan tentunya akan memperlambat proses penyidikan, kita tidak mau demikian, maka sekarang kita lakukan penggeledahan tapi sangat disayangkan, pegawai Dishub banyak yang tidak berada di tempat padahal masih jam dinas," kata Robby lagi.

Dikatakan Robby, tempat penyimpanan arsip juga tidak tertata rapi, ada yang dipojok ruangan bahkan ada di simpan di kamar mandi kantor.

Dari pantauan, saat penggeledahan Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti Dr H Aready tidak berada ditempat karena sedang mengikuti Bimtek ke luar kota.

Meski kantor Dishub dalam kondisi lengang, Kasi Pidsus Robby Prasetya sempat berbincang dengan salah seorang pegawai bernama Ismail selaku kepala seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Menurut penuturan Ismail, sebelumnya Ia bertugas di Rangsang Pesisir dan pindah ke kantor Dishub tersebut pada akhir 2015 silam.

Ismail ditugaskan sebagai Kasi Perhubungan Darat, namun setelah ia pelajari, Ismail memutuskan untuk menghentikan pungutan terhadap kempang yang beroperasi.

Ismail mengungkapkan, saat itu petugas yang melaksanakan pemungutan bukan merupakan pegawai, bahkan honor mereka juga ada yang tidak dianggarkan, sedangkan Perda juga belum ada terkait aturan pembagian hasil pungutan sehingga sangat rentan terhadap korupsi.

Setelah berbincang, akhirnya Kejari menunda pemeriksaan hingga hari Senin (21/7/2019) mendatang sambil menunggu kepala dinas kembali dan memerintahkan anggota untuk menyegel sementara kantor Dinas Perhubungan. (hrc)

Komentar Anda :
 
HOME | REGIONAL | POLITIK | EKONOMI | PERISTIWA | AGROBISNIS | BUDAYA | PENDIDIKAN | PARLEMEN | BIOGRAFI | CATATAN | FOTO | INDEKS
Redaksi | Info Iklan | Disclaimer
Copyright 2012-2017 PT. MIMBAR ANUGERAH NEGERI PERS, All Rights Reserved