PEKANBARU - Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melakukan rapat koordinasi evaluasi dan antisipasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) semester I tahun 2019, Kamis (18/7/2019), di salah satu hotel di Pekanbaru, Riau.

Rapat tersebut dihadiri para perwakilan provinsi yang rawan Karhutla, seperti Riau selaku tuan rumah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimatan Tengah, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

Masing-masing provinsi diberi kesempatan menyampaikan laporan terkait pengendalian Karhutla di wilayahnya. Khusus Riau, laporan disampaikan oleh Kepala BPBD Riau Edwar Sanger, Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Mohammad Fadjar.

Dari laporan yang disampaikan tiap-tiap provinsi, secara umum disimpulkan bahwa pengendalian Karhutla sudah berjalan maksimal. Namun ada beberapa yang menjadi evaluasi seperti masalah perlengkapan peralatan dan anggaran.

"Hasil rapat evaluasi pengendalian Karhutla ini sebagai bahan untuk dilaporkan ke pak Menko Polhukam, kemudian diteruskan ke Presiden," kata Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam RI, Irjen Pol Carlo Tewu.

Dia mengatakan, seperti disampaikan Presiden dimana 99 persen Karhutla disebabkan karena faktor manusia.

"Saya kira semua daerah harus menggiatkan program berbasis desa sesuai yang diharapkan Presiden. Sehingga kedepan masalah Karhutla tidak seolah-olah menjadi tanggung TNI/Polri dan BNPB, tapi juga seluruh komponen masyarakat," harapnya.

Dengan setiap provinsi sudah membentuk Tim Satgas Karhutla, Irjen Carlo berharap semua komponen yang terlibat di Satgas memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan Karhutla di wilayahnya masing-masing.

"Keterlibatan masyarakat ini penting agar semua masalah Karhutla tidak semata-mata menjadi tugas TNI/Polri," cakapnya.(clc)