Jakarta -- Sebanyak 13.747 personel gabungan dari TNI-Polri mengamankan jalannya sidang kedua perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).

"Personel yang ada di Gedung Mahkamah Konstitusi sebanyak 13.747," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan usai apel pagi, Selasa (18/6).

Harry mengimbau agar masyarakat tidak perlu berbondong datang ke gedung MK. Hal itu, menurut dia, tidak lain demi keamanan. Dia melanjutkan pihaknya dan juga TNI sudah menyiapkan cara bertindak jika terdapat sesuatu yang dianggap mengganggu.

"Kami dari Kepolisian-TNI sudah siapkan cara bertindak di lapangan apabila ada aksi massa dan pengamanan lainnya," kata dia.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya, Kombes FX Surya menyoroti dua hal penting dalam pengamanan hari ini. Pertama, kata dia, para personel kepolisian agar tidak menggunakan senjata api dalam bertugas.

"Ada beberapa penekanan dari pimpinan. Pertama, seluruh personel dilarang menggunakan senjata api. Mohon untuk perwira masing-masing untuk melakukan pengecekan ulang," kata dia.

Selain itu, dia meminta agar setiap personel memanfaatkan titik-titik pengamanan.

"Kedua, pengaturan personel di tiap titik agar dimaksimalkan. Kita masih banyak pintu kosong tidak terjaga, hari ini agar dimaksimalkan. Jadi, setelah apel ini para personel kembali ke posko atau titik masing-masing," ucapnya.

Pantauan wartawan, para personel TNI-Polri sedang berjaga di sejumlah titik di sekitar kawasan gedung MK. Selain itu, sejumlah polisi terlihat sedang mengatur arus lalu lintas. Sementara untuk Jalan Merdeka Barat tidak bisa dilalui kendaraan alias ditutup.

Sementara itu, sampai dengan pukul 09.40 WIB, sudah terlihat massa aksi demonstrasi yang sudah tiba di sekitar gedung MK. Mereka didominasi oleh para orang tua.

Selain itu, sekelompok orang berbaju kuning yang mengaku dari Alumni Universitas Indonesia (UI) baru saja tiba di Jalan Merdeka Barat. Kedatangan mereka diiringi oleh budaya Betawi ondel-ondel dengan lantunan lagu 'Indonesia Pusaka'.

Mereka juga turut membawa poster yang berisi ungkapan protes terkait pelaksanaan pemilu 2019. Ada pun isi dari tulisan dari poster tersebut antara lain, 'What Do We Want? Justice. When Do We Want It? Now', 'No Excuse For Systematic Electoral Fraud', dan sebagainya.

Sementara di belakang tubuh dua ondel-ondel bertuliskan 'Ane Cinta NKRI, Ane Kagak Demen Pejabat yang Tukang Bo'ong & Curang,' serta 'Constitutional Judges Get Paid To Defend Truth & Justice,"

Koordinator Lapangan Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia, Buyung Ishak mengatakan pihaknya ingin mengawal jalannya sidang kedua PHPU. Dia mengklaim pihaknya tidak mewakili salah satu pihak yang sedang bersengketa. Maka dari itu, tambah dia, pihaknya hanya berharap agar MK dapat memutus perkara secara jujur dan adil.

"Kami mengawal keputusan MK agar mereka jujur, transparan, tegas dalam mengambil sikap supaya Republik Indonesia tidak pecah," ucap Buyung menambahkan. Nantinya ada sekitar 500 alumni UI akan mengikuti aksi damai kali ini. Kendati begitu, berdasarkan pantauan langsung, jumlah mereka belum lebih dari 100 orang.
"Ada sekitar 500 orang, nanti yang lain menyusul," tuturnya.(cnn)