Jakarta - Isu lahan Prabowo Subianto merembet ke sekutunya, Amien Rais. PDI Perjuangan menyoroti soal lahan Ketua Dewan Kehormatan PAN itu di Yogyakarta hingga menjadi polemik antara kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan Prabowo-Sandiaga Uno.

Nama Amien Rais disinggung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat berbicara mengenai penguasaan lahan Prabowo seperti yang disampaikan Jokowi dalam debat capres kedua lalu. Menurutnya, sosok seperti Prabowo dan Amien mati kutu dalam isu tersebut.

"Sosok seperti Prabowo dengan tanahnya yang begitu luas dan demikian halnya dengan Amien Rais dengan lahan-lahannya di Yogyakarta langsung mati kutu dan jargon kampanye tanah dikuasai elite pun menjadi tidak laku, dipatahkan oleh politik pertanahan kerakyatan Jokowi," ungkap Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (20/2/2019).

PAN pun memberi pembelaan untuk sesepuh partainya itu. Wasekjen PAN Saleh Daulay meminta Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu untuk tidak asal bicara soal Amien Rais.

"Hasto jaga komentarnya agar kelihatan kalau dia memang politisi cerdas dan berbudi. Kelihatannya, Hasto hanya ingin menarik keuntungan dengan melibatkan semua pihak secara membabi buta," kata Saleh Daulay.

Juru debat Badan Pemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Sandiaga itu juga menegaskan lahan milik Amien di Yogyakarta merupakan hasil dari membeli sendiri. Lahan itu pun disebut Saleh digunakan untuk kepentingan umum.

"Kenapa kok malah larinya ke Pak Amien Rais? Pak Amien itu hanya punya lahan untuk pertapakan sekolah. Dan sekolah itu adalah sarana dan fasilitas umum untuk rakyat. Berapalah luasnya tanah untuk sekolah," sebut anggota DPR itu.

Pernyataan Saleh pun mendapat tanggapan sinis dari Ketua Fraksi PDIP DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nuryadi. Ia menyebut sekolah milik Amien Rais di bawah naungan Yayasan Budi Mulia Dua tak bisa disebut diperuntukkan bagi rakyat karena biayanya mahal.

"Sekolah Budi Mulia yang dikelola yayasan terkait keluarga Amien Rais dikenal sebagai salah satu yang termahal dan tak bisa diakses semua kelompok masyarakat. Itu sekolah kaum berduit. Klaim sepihak bahwa tanah Pak Amien Rais yang luas dipakai untuk sekolah rakyat sama sekali tidak benar," ungkap Nuryadi.

"Contoh di Budi Mulia (baik TK, SD, SMP, SMA, dan SMK). Mungkin bagus. Tetapi apakah masyarakat mampu? Kalaupun mampu jadinya terpaksa. Supaya bisa gaya, karena orang sekolah di sana menjadi kaya semua. Budi Mulia itu mahal banget," sambungnya.

Nuryadi menjelaskan, berdasarkan penelusuran yang dilakukannya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan tiap siswa cukup mahal. Sebagai contoh, uang masuk awal di SD Budi Mulia Dua Pandeansari tahun 2018/2019 adalah Rp 12.430.000.

"Sekolah Pak Amien Rais yang sangat mahal tersebut dikelola oleh pihak keluarga. Dewan Pembina adalah Pak Amien Rais dan isteri, lalu Ketua Yayasan adalah Hanafi Rais. Jadi tidak benar kalau sekolah itu sepertinya untuk rakyat," tutur Nuryadi.

Pernyataan tersebut pun kembali mendapat balasan dari PAN. Wasekjen PAN Faldo Maldini merespons tanggapan Nuryadi itu dengan memberikan kritik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Harusnya, Pak Nuryadi (politikus PDIP, red) tanyakan itu ke petahana. Kenapa sekolah berkualitas internasional harganya mahal di Indonesia? Solusinya dicarikan dong, percuma Bapak berkuasa dan partainya mayoritas di parlemen. Kan tidak lucu, menyalahkan pengelola sekolah. Mereka pasti sudah punya hitungan sendiri beban operasionalnya, bisa tutup sekolahnya kalau bebannya lebih besar. Kecuali, ada yang ingin sekolahnya Pak Amien tutup," ujar Faldo.

Faldo mengaku terganggu oleh cara politik yang membebankan kasus-kasus tertentu kepada orang per orang. Menurut dia, seharusnya politik bicara urusan publik saja.

"Apa yang sudah dilakukan pemerintah pada sekolah swasta mahal? Kenapa masih mahal? Kan ini yang harus dijawab. Jangan mentang-mentang, yang punya sekolah lawan politik, jadi tidak dipikirkan solusinya. Saya tidak habis pikir politik pecah belah ini terus dimainkan oleh kelompok penguasa. Tabiat seperti ini harusnya dihilangkan dari percakapan politik kita," bebernya.

BPN Prabowo-Sandiaga ikut menanggapi isu yang mengaitkan Amien Rais ini. Kubu Jokowi-Ma'ruf Amin dianggap melantur.

Seperti diketahui, isu soal kepemilikan lahan ini menjadi panas setelah Jokowi mengungkit soal lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas ratusan hektare milik Prabowo dalam debat kedua capres pada Minggu (17/2) lalu. Pernyataan Jokowi merupakan respons dari kritik Prabowo atas program redistribusi lahan dan bagi-bagi sertifikat yang jadi andalan pemerintahan Jokowi. Isu tersebut terus menggelinding dan menjadi pro-kontra antar-kedua kubu pasangan calon di Pilpres 2019 itu.(dtc)