Ditemui Tim Irjen Kemendagri di Rumah Dinas

Ternyata ini Penyebab Bupati Meranti M Adil Ogah-ogahan dengan Gubri

Bupati Meranti, M Adil bersama Tim Irjen Kemendagri di Rumah Dinas Bupati Meranti.

SELATPANJANG - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Adil akhirnya membeberkan semua alasan dirinya berkonflik dengan Gubernur Riau, Syamsuar dan enggan hadiri rakor di Pekanbaru kepada Tim Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri.

Tim dipimpin Inspektur Pembantu Wilayah I Kemendagri, Bachtiar yang ditugaskan turun ke Meranti, langsung mendapatkan klarifikasi yang jelas dari Bupati M Adil dalam pertemuan tertutup di rumah dinas Bupati Meranti, Selatpanjang, akhir pekan lalu.

Kehadiran Tim Irjen Kemendagri, Adil merasa senang karena seluruh keluh kesah yang diungkapkannya terhadap kondisi di Kabupaten termuda di Riau itu diterima utuh oleh Tim Irjen Kemendagri.

"Saya senang sekali bisa bertemu sama mereka (tim Irjen Kemendagri). Tak ada yang ditutupi, semua saya sampaikan," kata M Adil dilansir antaranews.com, Jumat (18/11/2022).

"Selain dapat melihat langsung kondisi meranti, saya juga sampaikan jika kinerja Gubri, terlebih menyikapi bantuan keuangan dari Pemprov riau," ungkap Adil.

Menindaklanjuti hasil klarifikasi ini, seluruh Tim Irjen Kemendagri kemudian mendatangi Gubernur Riau, Syamsuar untuk memastikan kebenaran atas apa yang disampaikan oleh Bupati Adil.

Secara rinci, ia juga menerangkan tingkah Pemprov Riau yang sempat membuat framing informasi keliru terhadap alokasi bantuan keuangan (Bankeu) yang diterima Pemkab Meranti sebesar Rp3,8 miliar tidak benar, melainkan Rp22 miliar.

Padahal berdasarkan Keputusan Gubri Nomor: Kpts. 1651./II/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.2/1/2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemprov Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari APBD Riau Tahun Anggaran 2022 tertera jelas Rp3,8 miliar.

Besarannya terdiri dari gaji guru bantu sebesar Rp1.560.000.000 (Rp2 juta x 12 bulan x 65 orang), bantuan untuk kecamatan sebesar Rp900 juta (Rp100 juta x 9 kecamatan), serta rumah layak huni sebesar Rp1,4 miliar (Rp170 juta x 20 rumah).

"Bisa dihitung dengan jelas total Bankeu yang diterima Pemkab meranti itu hanya Rp3,8 miliar. Jadi dari mana datangnya angka Rp22 miliar yang mereka klaim. Tidak usah sering membohongi publik," tegas Adil.

Saat ini APBD Riau hampir mencapai Rp10 triliun atau tepatnya Rp9,8 triliun. Data itu didapat dari pernyataan Sekdaprov Riau, SF Hariyanto sebagaimana dirilis sejumlah media pada 11 November 2022.(*)

TERKAIT