ROHUL - Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Novliwanda Ade Putra ST MSi gerah melihat kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Kondisi ini menambah beban ekonomi masyarakat.

Ia menilai pemerintah gagal menjalankan fungsinya, memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, kebijakan pemerintah mencabut penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta membiarkan harga minyak goreng diatur mekanisme pasar dinilai telah melukai hati masyarakat. Apalagi, dugaan adanya permainan mafia dan pengusaha makin jelas terlihat, ketika banjirnya persediaan minyak goreng di sejumlah daerah pasca kebijakan HET itu dicabut.

"Hipotesis saya, kebutuhan minyak goreng sebenarnya normal, tapi karena ada kebijakan HET untuk menekan harga minyak goreng, pengusaha tidak terima karena produksi tinggi dan harga CPO juga tinggi. Inikan rantai pasar, yang harusnya diintervensi Pemerintah. Jangan malah kebijakan yang dibuat pemerintah itu justru membuat rakyat terombang ambing," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Wanda ini menilai, Pemerintah Pusat tidak berani melakukan intervensi kepada para pemilik modal yang diduga berada di balik kelangkaan harga minyak goreng ini. Ia menyindir pemerintah yang selama ini lantang menyuarakan Pancasila, namun lupa mengaplikasinnya dalam urusan ekonomi.

"Pemerintah tidak berani intervensi dalam urusan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar rakyat termasuk minyak goreng. Ingat! kita ini bukanlah negara liberal, kita ini NKRI, sistem ekonomi kita adalah Pancasila, negara harus berpihak ke rakyat. Kalau kebutuhan dasar rakyat saja tidak bisa dipenuhi apa gunanya negara?" cakap Wanda Kesal, Rabu (23/3/2022).

Ketua TIDAR Riau ini juga menyebutkan, kelangkaan minyak goreng di Riau ini menjadi sebuah ironi, dimana Riau yang dikenal daerah penghasil CPO terbesar di Indonesia namun hanya sedikit pabrik pengolahan minyak goreng yang beroperasi di Riau.

"Riau sebagai produsen terbesar CPO di Indonesia tapi pabrik minyak goreng justru jumlahnya sedikit. Situasi sekarang ini mesti menjadi pembelajaran, kita harus berpikir kedepan bagaimana mengembangkan industri hilir termasuk minyak goreng di Riau" ungkap Wanda.(clc)